Data Pilkada 2017

Data Pemilih

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2017 akan segera dimulai, data pemilih yang akan digunakan adalah menggunakan data pemilu Pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 dan data Pemilihan Kepada Daerah 2015.

Hal ini bertujuan untuk menggunakan data terbaru dari pemilu/pilkada terakhir yang akan disesuaikan/disandingkan/digabungkan dengan data dari Departemen Dalam Negeri Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan hasil proses terbaru yang secara rutin dilakukan oleh Depdagri setiap tahun.

Departemen Dalam Negeri Kementrian Dalam Negeri melalui instansi yang terkait antara lain kecamatan, kelurahan, RW dan RT adalah yang menerima laporan tentang perubahan status dari masyarakatnya

Contoh:

1. Ada penduduk suatu RT yang meninggal, maka keluarga melaporak ke RT - RW dan Kelurahan, selanjutnya pihak kelurahan akan berkordinasi dengan departemen dalam negeri untuk melakukan pembaharuan informasi penduduk tersebut. Karena meninggal maka penduduk tersebut NIK nya akan dihapus dan tidak bisa digunakan kembali. Jika tidak diinformasikan oleh keluarganya maka penduduk tersebut masih berstatus aktif atau hidup, dan bisa digunakan untuk pemilu/pilkada
2. Ada penduduk yang statusnya berubah menjadi menikah/kawin, jika tidak dilaporkan maka penduduk tersebut bisa tidak mengikuti pemilu/pilkada karena statusnya masih belum kawin dan masih dibawah umur (17 tahun)
3. Joko tahun 2014 masih berdinas sebagai polisi pada tahun 2016 Joko telah pensiun dari Polisi, Joko saat ini berhak untuk mengikuti pilkada 2017 sebagai pemilih untuk daerahnya di Jakarta, tapi karena Joko tidak mempebaharui informasinya ke pihak RT RW dan kelurahan, maka Joko bisa tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara untuk mencoblos pasangan pilihannya nanti. Joko harus melaporkan status terbarunya agar bisa menggunakan hak pilihnya dan bisa mengikuti pilkada 2017
4. Nina tahun 2014 mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden, lalu pada tahun 2016 Nina menjadi anggota tentara, secara hukum dan peraturan maka Nina tidak boleh mengikuti pemilu atau pilkada lagi sampai Nina tidak menjadi anggota tentara lagi misalnya pensiun. Jika Nina tidak melapor maka Nina masih bisa mengikuti pemilu karena masih mempunyai status sebelumnya misalnya pelajar.
5. Angela pada tahun 2014 masih merupakan warga Jakarta, tahun 2016 Angela pindah ke Bandung, jika ia tidak melapor perubahan ini maka dia masih bisa mengikuti pilkada untuk Jakarta.

Pembaharuan data pribadi padan Kartu Tanda Penduduk atau KTP sangat penting, karena sebagai warga negara yang baik pembaharuan ini juga membantu pemerintah dalam menghitung warga negaranya. Dari sisi warga negara ketika data pribadinya diupdate maka ada hak-hak lagi yang akan didapatkan oleh warga negara tersebut, contohnya hak PTKP dalam pelaporan pajak yang akan sangat membantu dalam perhitungan pajaknya.

Komisi Pemilihan Umum dan Departemen Dalam Negeri Kementrian Dalam Negeri bekerja sama untuk memperbaiki data pemilih tersebut, dengan kerjasama ini maka diharapkan data penduduk Republik Indonesia akan semakin update dan selalu terbarui.

Jadi sudahkah anda melapor ke rt rw dan kelurahan?

Tweet

Subscribe to receive free email updates: